Rahmat Saripudin's Weblog

for Better Education

Ujian Nasional dan Mazhab Pendidikan Kita

pada April 20, 2013

 Akhir-akhir ini jika kita menyimak pemberitaan media massa tentang pendidikan di Indonesia umumnya dihiasi oleh berita seputar pelaksanaan Ujian Nasional. Carut-marutnya pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini menjadi santapan lezat para pecinta “bulying”. Saya katakana bulying karena suaranya hampir semua sama yaitu mencemooh, menyindir dan menyakiti, bahkan dengan “jenis pukulan” yang makin tak jelas arahnya dan tak jelas sebabnya. Apakah ini berarti saya membela pak Menteri atau Ujian Nasional? Tentu saya katakan, saya tidak membela “beliau” maupun UN. Tetapi mengajak kita untuk melihat akar masalah yang sebenarnya.

“Mazhab” Standardisasi

Saya mulai dai sebuah statement bahwa Ujian Nasional (ataupun kelak disebut Ujian Sekolah atau Ujian Kabupaten/Provinsi)  merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya standardisasi kurikulum. Penetapan standardisasi kurikulum adalah konsekuensi logis dari disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang didalamnya memberikan isyarat perlu adanya standardisasi dalam bidang pendidikan. Jadi, jika ada anggota DPR yang mengatakan tidak setuju adanya UN dan juga mengatakan bahwa“Kalau sudah kurikulum baru, tidak perlu UN lagi,”  (sumber:

http://www.antaranews.com/berita/369151/mayoritas-anggota-komisi-x-sepakat-un-dihapuskan) saya katakan mereka tidak memahami alur logis sistem pendidikan yang sudah mereka tetapkan.

Ujian Nasional (ataupun ujian lainnya) merupakan satu upaya untuk memastikan bahwa proses pendidikan yang telah dijalankan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ibarat seorang juragan yang telah menetapkan bahwa setiap pemetik tomat harus memetik 10 kg setiap hari, jika ada anak buahnya mengatakan bahwa dia telah memetik tomat sebanyak 10 kg, maka juragan tersebut perlu memastikan klaim itu dengan cara menimbang tomat pada timbangan yang benar.

Jadi, yang menjadi bahan diskusi selanjutnya adalah: apakah timbangannya benar? (untuk pembahasan pertanyaan tersebut tidak pada tulisan kecil ini) Ataukah tidak perlu pakai standar agar tidak ada pengukuran (ujian)?

Hal lain yang yang ingin saya kritisi dari sikap anggota DPR tersebut yaitu  beliau melakukan penolakan UN karena menghabiskan anggaran, saya pikir selagi ada standar akan tetap ada ujian. Hanya saja, jika ujiannya dilaksanakan oleh sekolah, maka sumber biaya dari sekolah, demikian juga jika diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi. Dengan bahasa yang sederhana, cuman beda sumber dana, tetapi tetap perlu “belanja”. Dengan nada sedikit bercanda, hal tersebut bukan solusi untuk meniadakan perilaku korupsi, yang terjadi hanyalah peralihan pelaku korupsi.

Kembali ke pertanyaan saya di atas, jika demikian perlukah kita memiliki standar pendidikan, termasuk di dalamnya standar kurikulum? Banyak teman-teman yang mengatakan tidak perlu standar kurikulum, karena akan memasung kreativitas guru dan sekolah. Saya pikir ada benarnya, dan itu mudah dilakukan jika negara kita sebesar Singapura, Finlandia ataupun New Zealand. Dimana negaranya tidak luas, penduduknya sedikit, kondisi masyarakatnya relatif maju dan tingkat pendidikan masyarakat juga baik serta didukung kompetensi guru yang memadai.

Sekarang, dengan kondisi Indonesia yang demikian luas dari sabang sampai merauke, dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa, ada lebih dari 17.000 pulau, dengan karakteristik masyarakat yang beragam dan kompetensi guru yang belum merata di seluruh provinsi, mampukah seluruh sekolah dari sabang sampai merauke merancang sendiri kurikulumnya? Mampukah mereka berinovasi sementara akses terhadap sumber-sumber pengetahuan terbatas? Keterbatasan bukan saja karena kurangnya akses teradap teknologi, namun bisa jadi keterbatasan yang disebabkan etos kerja dan etos belajar SDM pendidikan kita.

Titik tengah

Titik tengah yang saya pikirkan adalah, standardisasi perlu dengan pemberian keleluasaan pada masing-masing wilayah dan daerah untuk melakukan modifikasi yang sesuai dengan karakter masing-masing. Buat sistem penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan keberagaman latar belakang siswa.

Jika ada satu proses yang berjalan (misalnya proses pembeajaran) lalu tidak ada pengecekan (dengan instrumen penilaian) sebagai konsekuensi dari tuntutan akuntablitas, menurut saya sangat ganjil. Namun, memaksakan satu pola (misalnya Ujian Nasional) dengan tidak memperhatikan realitas (keberagaman kondisi daerah dan latar belakang siswa) menunjukan arogansi dan otoriterian (dari pemerintah pusat).

Sedangkan dipihak lain yang mengatakan tidak setuju atau menolak UN karena arus dan tanpa memahami ragam dan akar permasalahan, menunjukan ketidak mampuan dalam penguasaan permasalahn publik. Maka, masihkah kita mempercatyai legislative atau eksekutif yang tidak mampu memahami dan memecahkan masalah pendidikan kita?

 

Tallahassee, 20 April 2013


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: