Rahmat Saripudin's Weblog

for Better Education

Pemerintah Minta Semua Pihak Kawal Program Wajib Belajar

pada Agustus 20, 2009

By Republika Contributor/www.republika.co.id
Selasa, 18 Agustus 2009 pukul 19:34:00

JAKARTA–Pemerintah mengklaim bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun yang dimulai sejak 1993/1994 silam telah mencapai harapan. Program ini pada 2008/2009 diikuti minimal 95 persen anak usia 7 hingga 15 tahun.

”Sejak 2008 apa yang diharapkan telah sesuai dan tercapai. Secara pribadi maupun institusi, kami semua siap mengawal keberhasilan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Indonesia,” ujar Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas Prof Suyanto PhD, dalam siaran persnya, Selasa (18/8).

Menurut Suyanto, pada 2007 angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP mencapai 95 persen di 187 kabupaten dan 11 provinsi. Sedangkan yang masuk kategori tuntas utama, 90 persen hingga 95 persen, terdapat di 56 kabupaten dan empat provinsi. ”Untuk yang masih berjuang masuk katagori madya pratama, karena APK-nya masih kurang dari 80 persen pada 2007 masih ada 111 kabupaten/kota dan tujuh provinsi,” jelasnya.

Suyanto menegaskan, Program Wajar Dikdas 9 Tahun sudah tuntas tahun 2009 ini. Apalagi lima provinsi telah mencapai APK tertinggi, yakni DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Oleh karena itu, Suyanto meminta kepada semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam menyukseskan Program Wajar 9 Tahun. ”Tak hanya kami, tapi semua pihak juga wajib untuk melakukan pengawasan demi suksesnya program ini. Karena ini adalah amanat UU,” ingatnya.

Disinggung mengenai masih adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang kerap dikeluhkan para orangtua murid, Suyanto menegaskan, siapapun berhak memberikan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pungutan. ”Siapa saja bisa mengawasinya, mulai dari wartawan, aparat pemerintah, orangtua murid, sampai LSM. Ini semua demi tercapainya kesuksesan program ini,” jelasnya.

Suyanto menambahkan, selama ini pungutan yang diperkenankan hanya untuk yang bersifat administrasi, seperti pembelian seragam, alat tulis anak, maupun buku pelajaran. Itu pun tetap dalam batas wajar. Pasalnya, pemerintah telah memberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang berfungsi membantu kegiatan operasional sekolah-sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan kepada muridnya. ”Karena itu, diperlukan peran aktif orangtua untuk membantu membiayai anak-anak mereka. Gratis dalam Program Wajar Dikdas bukan berarti gratis segala-galanya,” tegasnya. eye


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: