Rahmat Saripudin's Weblog

for Better Education

Perda Pendidikan Agama Akhirnya Disahkan

pada Agustus 12, 2009

By Republika Contributor/www.republika.co.id
Kamis, 06 Agustus 2009 pukul 13:53:00

SUKABUMI — Setelah sempat dimentahkan, rancangan peraturan daerah (Raperda) Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (5/8). ”Perda tentang Pendidikan Keagamaan sudah disahkan beberapa hari jelang berakhirnya masa bakti anggota DPRD 2004-2009,”ujar Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Abdul Muis yang terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2009-2014

Keberadaan perda tersebut jelas dia diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kesadaran warga Sukabumi dalam mendalami masalah keagamaan. Namun, diakui Muis, dua klausul penting akhirnya dicabut dalam Perda tersebut. Pasalnya jelas dia sejumlah Fraksi seperti Partai Golkar dan PDIP menolak rancangan tersebut.

Kedua klausul tersebut jelas Muis adalah kewajiban anak-anak untuk bersekolah di MD sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah ke tingkatan SMP. Selain itu jelas dia klausul untuk mewajibkan setiap calon pengantin untuk melampirkan ijazah MD untuk syarat menikah pun turut dicabut.

”Ketentuan itu sudah dicabut karena dinilai memberatkan masayarakat,”tandas Muis. Dalam perda tersebut lanjut dia anak-anak hanya didorong untuk belajar di MD dan tidak ada kewajiban untuk sekolah di MD.

Pemerintah sambung Muis diharuskan untuk memfasilitasi anak-anak dalam mendalami pendidikan keagamaan. Sebelum dikeluarkannya perda tersebut lanjut dia Bupati Sukabumi telah mengeluarkan ketentuan wajib belajar di MD dalam bentuk peraturan bupati (Perbup).

Bupati Sukabumi, Sukmawijaya menambahkan Perda tentang kewajiban belajar agama disahkan untuk melandasi pendidikan dasar agama anak-anak di Kabupaten Sukabumi. Masyarakat jelas Sukmawijaya dapat mencari pengetahuan agama di masjid, pondok pesantren (Pontren) dan lain sebagainya.

Ia mengungkapkan sebenarnya Bupati telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang kewajiban anak-anak sekolah di MD. Namun lanjut Sukmawijaya pihaknya berharap ketentuan tersebut tidak hanya didukung oleh Bupati melainkan oleh para anggota dewan. (rig/itz)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: