Rahmat Saripudin's Weblog

for Better Education

DPD:Pendidikan Sentralistik Perlu Ditinjau Ulang

REPUBLIKA.CO.ID,PEKANBARU–Anggota Dewan Perwakilan Daerah Intsiawati Ayus menilai berbagai kendala yang dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2013 harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang sentralistik.

“Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik,” kata Intsiawati di Pekanbaru, Sabtu.

Berbagai kendala dalam pelaksanaan UN tahun ini terjadi di daerah-daerah, khususnya di Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Bahkan, penyelenggaraan UN di Riau nyaris mundur dari jadwal karena keterlambatan distribusi soal dan kekurangan soal yang menyebabkan dinas pendidikan setempat terpaksa menggandakannya dengan mesin fotokopi.

Anggota DPD dari Provinsi Riau itu mengatakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang struktural-birokratik dan sentralistik harus segera dihapuskan. Sebabnya, hal itu tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan institusi pendidikan yang berada di daerah setelah era otonomi daerah.

“Kebijakan pendidikan selayaknya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sudah saatnya pemerintah pusat berkomitmen menerapkan desentralisasi pendidikan secara bertahap,” katanya.

Ia menilai alasan desentralisasi pendidikan perlu dilakukan karena banyak kebijakan umum pendidikan di pusat yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kubutuhan masyarakat lokal.

(sumber:http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/04/20/mljsy2-dpdpendidikan-sentralistik-perlu-ditinjau-ulang)

1 Komentar »

Ujian Nasional dan Mazhab Pendidikan Kita

 Akhir-akhir ini jika kita menyimak pemberitaan media massa tentang pendidikan di Indonesia umumnya dihiasi oleh berita seputar pelaksanaan Ujian Nasional. Carut-marutnya pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini menjadi santapan lezat para pecinta “bulying”. Saya katakana bulying karena suaranya hampir semua sama yaitu mencemooh, menyindir dan menyakiti, bahkan dengan “jenis pukulan” yang makin tak jelas arahnya dan tak jelas sebabnya. Apakah ini berarti saya membela pak Menteri atau Ujian Nasional? Tentu saya katakan, saya tidak membela “beliau” maupun UN. Tetapi mengajak kita untuk melihat akar masalah yang sebenarnya.

“Mazhab” Standardisasi

Saya mulai dai sebuah statement bahwa Ujian Nasional (ataupun kelak disebut Ujian Sekolah atau Ujian Kabupaten/Provinsi)  merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya standardisasi kurikulum. Penetapan standardisasi kurikulum adalah konsekuensi logis dari disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang didalamnya memberikan isyarat perlu adanya standardisasi dalam bidang pendidikan. Jadi, jika ada anggota DPR yang mengatakan tidak setuju adanya UN dan juga mengatakan bahwa“Kalau sudah kurikulum baru, tidak perlu UN lagi,”  (sumber:

http://www.antaranews.com/berita/369151/mayoritas-anggota-komisi-x-sepakat-un-dihapuskan) saya katakan mereka tidak memahami alur logis sistem pendidikan yang sudah mereka tetapkan.

Ujian Nasional (ataupun ujian lainnya) merupakan satu upaya untuk memastikan bahwa proses pendidikan yang telah dijalankan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ibarat seorang juragan yang telah menetapkan bahwa setiap pemetik tomat harus memetik 10 kg setiap hari, jika ada anak buahnya mengatakan bahwa dia telah memetik tomat sebanyak 10 kg, maka juragan tersebut perlu memastikan klaim itu dengan cara menimbang tomat pada timbangan yang benar.

Jadi, yang menjadi bahan diskusi selanjutnya adalah: apakah timbangannya benar? (untuk pembahasan pertanyaan tersebut tidak pada tulisan kecil ini) Ataukah tidak perlu pakai standar agar tidak ada pengukuran (ujian)?

Hal lain yang yang ingin saya kritisi dari sikap anggota DPR tersebut yaitu  beliau melakukan penolakan UN karena menghabiskan anggaran, saya pikir selagi ada standar akan tetap ada ujian. Hanya saja, jika ujiannya dilaksanakan oleh sekolah, maka sumber biaya dari sekolah, demikian juga jika diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi. Dengan bahasa yang sederhana, cuman beda sumber dana, tetapi tetap perlu “belanja”. Dengan nada sedikit bercanda, hal tersebut bukan solusi untuk meniadakan perilaku korupsi, yang terjadi hanyalah peralihan pelaku korupsi.

Kembali ke pertanyaan saya di atas, jika demikian perlukah kita memiliki standar pendidikan, termasuk di dalamnya standar kurikulum? Banyak teman-teman yang mengatakan tidak perlu standar kurikulum, karena akan memasung kreativitas guru dan sekolah. Saya pikir ada benarnya, dan itu mudah dilakukan jika negara kita sebesar Singapura, Finlandia ataupun New Zealand. Dimana negaranya tidak luas, penduduknya sedikit, kondisi masyarakatnya relatif maju dan tingkat pendidikan masyarakat juga baik serta didukung kompetensi guru yang memadai.

Sekarang, dengan kondisi Indonesia yang demikian luas dari sabang sampai merauke, dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa, ada lebih dari 17.000 pulau, dengan karakteristik masyarakat yang beragam dan kompetensi guru yang belum merata di seluruh provinsi, mampukah seluruh sekolah dari sabang sampai merauke merancang sendiri kurikulumnya? Mampukah mereka berinovasi sementara akses terhadap sumber-sumber pengetahuan terbatas? Keterbatasan bukan saja karena kurangnya akses teradap teknologi, namun bisa jadi keterbatasan yang disebabkan etos kerja dan etos belajar SDM pendidikan kita.

Titik tengah

Titik tengah yang saya pikirkan adalah, standardisasi perlu dengan pemberian keleluasaan pada masing-masing wilayah dan daerah untuk melakukan modifikasi yang sesuai dengan karakter masing-masing. Buat sistem penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan keberagaman latar belakang siswa.

Jika ada satu proses yang berjalan (misalnya proses pembeajaran) lalu tidak ada pengecekan (dengan instrumen penilaian) sebagai konsekuensi dari tuntutan akuntablitas, menurut saya sangat ganjil. Namun, memaksakan satu pola (misalnya Ujian Nasional) dengan tidak memperhatikan realitas (keberagaman kondisi daerah dan latar belakang siswa) menunjukan arogansi dan otoriterian (dari pemerintah pusat).

Sedangkan dipihak lain yang mengatakan tidak setuju atau menolak UN karena arus dan tanpa memahami ragam dan akar permasalahan, menunjukan ketidak mampuan dalam penguasaan permasalahn publik. Maka, masihkah kita mempercatyai legislative atau eksekutif yang tidak mampu memahami dan memecahkan masalah pendidikan kita?

 

Tallahassee, 20 April 2013

Tinggalkan komentar »

Learner Characteristic

Bagi anda yang merancang sebuah instructional untuk orang dewasa, baik dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, magang, pendampingan, online learning, seminar maupun workshop anda sangat perlu mengenal audiens yang menjadi target. Sangat sulit bagi anda mendapatkan audien yang homogen, mengingat latar belakang dan pengalaman target audien anda sangat beragam. Berikut ini adalah point-point yang penting diperhatikan terkait dengan karakteristik learner:

1. Intelectual Skill

Keterampilan Inteteltual adalah kemampuan seseorang untuk memproses informasi yang masuk. Keterampilan intelektual dalam sebuah aktivitas pembelajaran memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran.

Setiap kita akan merancang pembelajaran, kita perlu memperhatikan keterampilan intelektual ini. Bagi anda yang merancang pembelajaran dengan target peserta yang terbuka, misalnya rekrutmen peserta diumumkan pe publik dan tanpa batasan kriteria tertentu, maka kemungkinan besar anda akan mendapatkan peserta dengan keterampilan intelektual yang beragam.

Tantangannya adalah, anda sendiri yang merancang pembelajaran, memiliki tujuan khusus pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu maka anda perlu menggali keberagaman keterampilan intelektual peserta. Anda perlu dapat memprediksi sejauh mana kemampuan “calon peserta” dapat mengikuti ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Anda perlu melakukan dan menyediakan beragam keperluan untuk mencapai hal tersebut.

Sebagai catatan, keterampilan intelektual berkaitan erat dengan banyaknya “kosa kata” dan konsep yang telah dikuasai seseorang.

2. Cognitive Strategies

Strategi kognisi adalah prosedur mental yang dimiliki seseorang. Strategi kognisi akan memandu seseorang dalam mencerna informasi yang masuk, mengkaitkannya dengan informasi yang ada dan merangkai menjadi informasi baru.

Strategi Kognisi akan bekerja dengan baik jika Keterampilan Intelektual juga baik. Sebagai contoh, menurut anda apa maksud dari sms seorang teman ke teman yang lain dengan tulisan berikut:

“sis, bsk I ada rcn go k pernas, mo brg?”

mungkin sebagian anda akan menterjemahkan:

“sis, besok aku ada rencana pergi ke Pernas (sebagai sebuah tempat), mau bareng?

atau sebagian anda akan menterjemahkan:

“sis, besok aku ada rencana ke Perpustakaan Nasional, mau bareng?”

atau banyak kemungkinan lainnya, anda akan menterjemahkan sesuai dengan “kebiasaan anda” menterjemahkan kode-kode tersebut.

3. Verbal Information

Informasi verbal bagi orang dewasa akan memiliki makna yang tergantung pada pengalamannya. Untuk itulah maka setiap kita berkomunikasi perlu memperhatikan audiens yang diajak komunikasi. “berbicaralah sesuai dengan bahasa kaumnya”, kira-kira seperti itulah yang pernah Rasulullah SAW ingatkan kepada kita.

Implikasinya, misalnya anda akan menyelenggarakan pelatihan sertifikasi di Kota Depok, maka pemilihan nara sumber, pemilihan kata saat pelatihan berlangsung perlu berbeda dengan saat anda menyelenggarakan pelatihan yang sama di kabupaten Lebak.

Sebagai catatan, informasi verbal yang dikuasai seseorang merupakan modal awal dalam pengembangan dan peningkatan pengetahuan. sekali lagi, informasi verbal ini sangat berkait erat dengan pengalaman hidup setiap orang.

sebagai uji kemampuan verbal anda: buatlah sebanyak-banyaknya kata majemuk yang mengandung kata “batu” dalam waktu 10 menit. Berapa banyak kata majemuk yang anda buat?

4. Attitude

Hal yang keempat ini, bisa dikatakan sudah “basi” dan “biasa”. Penulis hanya coba mengingatkan, bahwa sikap seseorang dalam belajar akan mempengaruhi “daya belajarnya”.

Sikap dalam belajar dapat berkaitan erat dengan kenangan masa lalu, persepsi yang ada, konsep yang dipahami maupun rencana kedepan dengan konten belajar yang akan dipelajari.

Sikap positif dalam mengikuti pembelajaran akan memberikan hasil yang lebih baik sehingga tujuan belajar lebih mudah tercapai. untuk itulah maka dalam penyelenggaraan pembelajaran bagi orang dewasa sangat perlu senantiasa memperhatikan sikap belajar para pesertanya. Jangan bosan untuk selalu mengarahkan audien agar memiliki sikap positif.

5. Abilities

Pembahasan yang terakhir ini berkaitan dengan kemampuan dan ketidakmampuan seseorang dalam memahami konsep dan mengimplementasikannya dalam keseharian.

Perancang instructional perlu terus menggali kemampuan audien dalam mencapai tujuan pembelajaran, bahkan outcome dari pembelajaran yang dirancang.

oleh: Rahmat Saripudin, dari berbagai sumber

20 Komentar »

Prinsip-prinsip Belajar Pada Pembelajar Andragogi

Knowles, Holton dan Sanson (1998) mengungkapkan lima asumsi bagi pembelajar andragogi. Kelima asumsi tersebut adalah:

Pertama, Pembelajar tahu apa yang dibutuhkan

Kedua, Pembelajar sudah memiliki konsep dan aturan sendiri sesuai pengalaman

Ketiga, Pembelajar memiliki kesiapan belajar

Keempat, Pembelajar memiliki orientasi pada belajar

Kelima, Pembelajar memiliki motivasi internal untuk belajar

Penulis mencoba menguraikan implikasi kelima asumsi tersebut bagi upaya melakukan rekayasa pembelajaran untuk pembelajar orang dewasa.

Pertama, Pembelajar tahu apa yang dibutuhkan

Ketika kita melakukan sebuah rancangan pembelajaran bagi orang dewasa, misalnya pelatihan, tentu dengan segera mengadakan pengumuman ke target peserta pelatihan yang dirancang. Mereka yang tertarik akan datang sendiri, dan bagi mereka yang belum tertarik tentu tidak akan datang mengikuti kegiatan tersebut. Dengan demikian, saat kita melakukan perancangan pembelajaran bagi orang dewasa maka asumsi yang dikedepankan adalah peserta hadir dalam acara karena tahu yang dibutuhkannya ada dalam acara tersebut.

Prinsip ini juga memberikan informasi kepada perancang instructional bahwa pembelajar yang akan hadir dalam kegiatan setidaknya:

a) Pembelajar tahu mengapa ia belajar ditempat tersebut

b) Pembelajar tahu keuntungan yang akan diperoleh dari apa yang akan dipelajarinya

Dari asumsi pertama ini kemudian dapat berimplikasi bahwa tutor/pengajar dapat mengajak pembelajar untuk berdiskusi terkait topik yang akan dibahas.

Kedua, Pembelajar Sudah Memiliki Konsep dan Aturan Sendiri sesuai Pengalaman

Pembelajar orang dewasa adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman hidup yang panjang. Mereka telah banyak belajar dari pengalaman hidup yang telah dilewatinya, baik dari proses belajar formal maupun proses belajar informal. Pengalaman hidup dan hasil belajar yang panjang tersebut kemudian akan melahirkan persepsi tertentu terhadap sebuah penomena. Artinya, pembelajar dewasa secara umum telah memiliki pola pikir tersendiri terhadap objek maupun subjek yang akan dipelajarinya.

Misalnya, saat kita akan mengadakan penyuluhan bertani cabai di pedesaan, umumnya para peserta telah memiliki persepsi dan mind set tentang bertani cabai, berdasarkan pengalaman yang pernah dilaluinya. Mungkin ada peserta yang sudah merasakan gagal bertani cabai dia akan mencoba mencari tahu selama penyuluhan apa yang menyebabkan kegagalan panen yang pernah dialaminya. Dan bisa saja dia akan membandingkan setiap langkah yang dijelaskan penyuluh dengan langkah-langkah yang pernah dilakukannya.

Dengan latar belakang pengalaman yang sudah dimiliki tersebut, kemungkinan akan memberikan dua dampak yaitu pembelajar sudah memiliki persepsi baik atau buruk terhadap pembelajaran yang akan diikuti dan bisa saja peserta menjadi resisten terhadap nilai-nilai baru yang dibawa oleh fasilitator atau tutor.

Implikasi yang kemudian perlu diperhatikan dalam pembelajaran orang dewasa dengan basis asumsi kedua ialah proses pembelajaran harus benar-benar dapat mentransformasikan “nilai lama” kepada “nilai baru” melalui refleksi maupun studi kasus.

 

Ketiga, Pembelajar Memiliki Kesiapan Belajar

Pembelajar orang dewasa setidaknya mengetahui untuk apa dia mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan demikian maka pembelajar orang dewasa asumsinya menjadi lebih memiliki kesiapan belajar. Dengan memiliki kesiapan belajar maka, pembelajar dewasa akan memiliki kesiapan mental. Biasanya juga pembelajar orang dewasa sudah menemukan gaya belajar yang cocok bagi dirinya. Implikasi dari asumsi ini ialah pembelajar orang dewasa dapat diberikan “beban belajar” dan dapat diajak diskusi.

 

Keempat, Pembelajar Memiliki Orientasi Belajar

Pembelajar orang dewasa ketika memutuskan mengikuti sebuah aktivitas pembelajaran yang bersangkutan sudah memiliki arah dari pilihannya. Terhadap apa yang dipelajarinya, Pembelajar orang dewasa umumnya ingin melihat bahwa apa yang dipelajari dapat diaplikasikan di dunia nyata. Selain itu pembelajar orang dewasa biasanya ingin melihat bahwa apa yang dipelajarinya dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah keseharian yang dihadapi olehnya.

Implikasi dari asumsi keempat iala pembelajar orang dewasa lebih mudah diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan

 

Kelima, Pembelajar memiliki motivasi internal untuk belajar

Saat pembelajar orang dewasa memutuskan untuk mengikuti sebuah pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa keikutsertaannya didasarkan pada kesadaran dirinya bahwa ia tahu manfaat yang akan diperoleh dari apa yang akan dipelajarinya. Dengan pembelajar mengetahui manfaat yang akan diperolehnya maka diasumsikan akan memberikan dorongan dari dalam diri berupa motivasi internal untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, dengan pengetahuan akan manfaat tersebut maka ia juga akan memiliki rencana terhadap apa yang akan dipelajarinya.

Implikasi dari asumsi kelima ini ialah pembelajar akan lebih mudah mencapai tujuan dan pembelajar bisa diajak kerjasama.

Selain asumsi-asumsi terhadap pembelajar orang dewasa, dalam perancangan pembelajaran bagi orang dewasa perlu juga mengenal prinsip-prinsip belajar.

Prinsip-prinsip Belajar menurut Gagne terdiri atas :

Contiguity

Prinsip ini menjelaskan bahwa stimulus yang diberikan harus berhubungan dengan respon yang diharapkan. Prinsip ini juga menekankan bahwa sebuah pembelajaran haruslah dirancang secara baik. Tujuan pembelajaran hendaknya ditentukan sejak awal sebelum pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran yang telah ditentukan kemudian akan menjadi driver dalam proses pembelajaran.

 

Repetition

Prinsip ini mengandung makna bahwa stimulus dan respon dalam pembelajaran seringkali memerlukan pengulangan untuk menjamin pasti bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan benar.

Dari prinsip ini pula kemudian dapat dikembangkan bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan perlu dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan ulang atau penjelasan ulang sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.

 

Reinforcement

Reinforcement atau penguatan merupakan prinsip ketiga dalam prinsip belajar Gagne. Penguatan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pembelajaran. Salah satu prinsip reinforcement mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai jika pembelajaran berlangsung dalam keadaan nyaman.

Reinforcement dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari penataan lingkungan, penggunaan media, penggunaan komunikasi verbal dan non verbal dan aktifitas lain yang memberikan penguatan pada learner dalam meningkatkan pemahamannya terhadap apa yang dipelajari.

Implikasi dari prinsip ini ialah tutor atau fasilitator dalam pembelajaran orang dewasa harus sensntiasa memperhatikan berbagai macam factor yang memberikan penguatan serta harus terus berupaya memberikan penguatan agar tujuan pembelajaran tercapai.

 

Negosiasi makna

Belajar pada dasarnya adalah sebuah proses membangun makna. Seorang pembelajar pada dasarnya telah memiliki konsep atau makna tersendiri sebelum pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu maka dalam pembelajaran perlu dilakukan penyamaan persepsi terlebih dahulu untuk kemudian secara perlahan membangun kontruksi pemahaman baru. Mungkin menggantikan makna sebelumnya atau memperkuat makna ataupun meningkatkan makna yang telah ada.

Implikasi dari prinsip ini ialah bahwa dalam pembelajaran perlu dilakukan apersepsi terlebih dahulu.

 

 

Bagi mahasiswa STIT Nurul Fikri, tugas selanjutnya yang harus dilakukan adalah beri contoh implementasi dalam pembelajaran orang dewasa yang menerapkan asumsi pembelajaran andragogi menurut Knowles, dkk serta prinsip-prinsip belajar Gagne.

6 Komentar »

Sekolah Dasar Kita: Kewajiban Siapa? Siapa yang jadi korban? Dari mana memulai?

oleh: Rahmat Saripudin

Suatu saat saya memberikan kuliah kepada para mahasiswa yang berlatar belakang Guru Sekolah Dasar di sekitar Bogor, saya tidak menceritakan Mahasiswa tersebut melainkan apa yang ada di sekolahnya.. dan sekolah kebanyakan rakyat Indonesia.

Dialog dimulai dari Manajemen Berbasis Sekolah yang sedang gencar-gencarnya digalakan oleh berbagai elemen pendukung pendidikan, sebagian besar dari Guru-guru tersebut tidak paham apa itu Manajemen Berbasis Sekolah. Bukan tidak paham definisi-nya, namun tidak paham seperti apa pelaksanaan semestinya. Salah satu implementasi MBS adalah memberikan kewenangan pada sekolah untuk melaksanakan berbagai program yang dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi sekolah tersebut. Tapi tengoklah apa yang terjadi, visi yang agung terasa sulit diimplementasikan manakala realita tidak sejalan.

Sebutlah, sekolah mahasiswa tersebut memiliki visi mencetak generasi yang cerdas dan bertaqwa. Guru agak sulit mengimpelemntasikan visi tersebut. Disekolahnya satu kelas SD dengan ruang sekitar 56m2 dijejali anak dengan jumlah 60 orang!!! bahkan lebih.

Tengoklah Standar Nasional Pendidikan, yang dibuat pemerintah yang mensyaratkan luas ruangan 2 m2 per siswa dan jumlah maksimal 32 orang per kelas!!! bukan luas dan jumlah saja yang agar sulit dicerna.

Siswa kelas 1 SD misalnya, masuk jam 7 pulang jam 9. bayangkan dengan satu orang Guru, siswa begitu berjubel, dan waktu belajar 120 menit!!! buang usia dan buang potensi selama 1 tahun. Salah, ternyata bukan 1 tahun. ditahun ke-2, atau kelas 2 SD waktu dan kondisi berjalan tidak jauh berbeda.

ALLAH-hu rabbi,… dua tahun sudah anak-anak mengalami pembiaran potensi… ternnyata tidak… waktu terus berjalan sampai kelas 6… dan seterusnya.

Saya pernah melakukan penelitian di kawasan Sukabumi, kondisi demikian tampak di depan mata saat itu. Sekolah dengan 5 orang Guru termasuk di dalamnya Kepala Sekolah, padahal jumlah kelas ada 6…

Ini adalah sekedar penghantar, ada masalah besar yang kita hadapi saat ini. Mungkin benar kata teman, kondisi sekolah demikianI bukan saja di kampung-kampung, bahkan di jakarta atau sekitar jakarta yang hanya beberapa km dari Jalan Sudirman, tempat berbagai kebijakan pendidikan di keluarkan…

Pendidikan adalah hak seluruh rakyat, maka negara memiliki kewajiban untuk menyediakannya. bukan sekedar menggugurkan kewajiban, namun berilah pendidikan yang bermutu. Dimana pra syarat mencapai pendidikan bermutu wajib diberikan oleh pemerintah. Misalnya, untuk mencapai pendidikan bermutu perlu ruang kelas yang memenuhi standar kesehatan, ruang kelas yang memenuhi standar psikologi belajar, ruang kelas yang memberikan kesempatan Guru untuk menerapkan strategi terbaiknya… dan ini sebenarnya sudah ada dalam SNP… lantas apa? (kata iwan Fals) Kehendak sungguh-sungguh untuk menuntaskannya.. mungkin itu jawaban yang dibutuhkan… meski baru kehendak.

Terkait dengan menjamurnya sekolah-sekolah dengan standar mutu yang baik, sering juga disalah artikan oleh sebagaian besar masyarakat. Seringkali Sekolah Swasta yang menyediakan pendidikan baik dianggap tidak adil, padahal marilah kita lihat akar masalahnya. Berdirinya banyak sekolah swasta yang bermutu, dan berkonsekuensi pada biaya yang mahal (gedung yang harus dibangun, tanah yang harus dibeli, Guru yang harus digaji layak, media dan sumber belajar yang harus variatif dll) sering disalah artikan tidak peduli dengan anak-anak dari kalangan tidak berada. Padahal mestinya dilihat sebagai protes terhadap pemerintah yang tidak dapat memenuhi dan menyediakan sekolah publik (sekolah negeri) yang memenuhi standar mutu yang diharapkan. dan yang harus dituntut adalah PEMERINTAH!!!! bukan sekolah swasta, asalkan sekolah SWASTA tersebut sudah memenuhi kaidah-kaidah AKUNTABILITAS. misal sudah berani di audit oleh akuntan publik.

Kembali kita berbicara tentang sekolah untuk orang kebanyakan, kita tidak berbicara tentang sekolah alternatif yang digagas masyarakat dalam bentuk sekolah swasta. Karena sekolah negeri adalah sekolah yang mudah diakses dan menyebar hampir di seluruh Indonesia, maka user-nya tentu saja masyarakat Indonesia secara umum. Dalam Konteks ini maka kita bisa menyebut bahwa 85% adalah anak kaum muslimin yang 20 – 30 tahun yang akan datang akan menjadi penerus negeri ini… ini berarti, jika kondisi ini berjalan begitu saja, ada jutaan anak kaum muslimin yang sedang mengalami “pembiaran potensi”, sehingga jangan berharap jika kondisi kaum muslimin Indonesia di masa yang akan datang tidak jauh berbeda dengan saat ini. atau bahkan lebih mundur? karena negara lain sudah demikian maju, dan kita akan menjadi penonton….. apakah kita akan diam?

Tentu tidak, kita harus bergerak, kita harus memberikan kontribusi sekecil apapun yang bisa diperbuat. Tak mengapa orang lain tidak tahu, tak mengapa koran tidak menuliskannya, tak mengapa pemerintah tak pernah menyematkan gelar pahlawan. Cukuplah Allah, Rasul dan orang-orang beriman yang menjadi saksi atas apa yang kita perbuat…

Banyak peranan yang bisa dilakukan, mulai dari mengkoordinir sekolah-sekolah di sekitar kita untuk diberikan pencerahan, pendampingan dan perbaikan mutu. Bisa juga mulai dari mengumpulkan donasi dan buku sumbangan untuk disalurkan ke sekolah-sekolah sebagai tambahan sumber belajar.. syukur-syukur dana yang terkumpul mampu mengembangkan sekolah secara tersistematis, mulai dari SDM, sarana, manajemen dll dan mungkin banyak lagi yang bisa diperbuat.

Sekarang, saya dan anda akan berbuat apa?

2 Komentar »